Pada tahun 2023, negara Jepang masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer berbasiskan konstitusi Meiji. Konstitusi Meiji menentukan bahwa pemerintah Jepang dipimpin oleh Seiyukai, yang merupakan parlemen bersama yang terdiri dari partai politik yang berbeda. Seiyukai merekrut pejabat pemerintah dan mengontrol pemerintah. Pemerintah Jepang juga terdiri dari berbagai pembuat kebijakan, departemen dan kantor. Setiap departemen memiliki kepentingan dan tugas berbeda. Misalnya, Departemen Keuangan melakukan pengawasan keuangan dan anggaran negara, sedangkan Departemen Pertahanan bertanggung jawab atas pengembangan senjata, strategi militer dan pertahanan negara.
Kemudian, pemerintah Jepang juga memiliki berbagai kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuasaan eksekutif dimiliki oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Kekuasaan yudikatif dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan legislatif dimiliki oleh Parlemen Jepang, yang terdiri dari Kedua Kamar, yang masing-masing dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Parlemen Jepang mengadopsi undang-undang baru dan mengubah undang-undang yang ada.
Pemilu
Jepang juga memiliki sistem pemilu multipartai. Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun untuk memilih wakil rakyat di parlemen. Pemilihan umum diadakan di masing-masing provinsi. Pemilihan umum ini merupakan cara untuk menentukan mayoritas di parlemen. Pemilihan umum juga berfungsi sebagai cara untuk mengukur popularitas partai politik di Jepang. Setiap tahun, partai politik berlomba untuk memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang berhasil memenangkan mayoritas akan memiliki kekuasaan untuk membentuk pemerintah.
Pemilu Parlemen Jepang
Selain pemilu umum, pemilu parlemen juga diadakan setiap dua tahun untuk memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu parlemen ini hanya diadakan di daerah-daerah yang dipilih. Pemilihan ini berfokus pada isu-isu nasional. Parlemen Jepang juga mengadakan pemilihan untuk menentukan pemimpin partai politik. Pemilihan ini diadakan setiap tujuh tahun. Pemimpin partai politik yang dipilih akan menjadi Perdana Menteri Jepang.
Keluarga Penguasa
Keluarga Penguasa Jepang, yang dikenal sebagai Keluarga Imperial, juga berperan penting dalam sistem pemerintahan Jepang. Keluarga Imperial dipimpin oleh Kaisar Jepang, yang dianggap sebagai Raja sejati. Kaisar Jepang diberi wewenang untuk mengendalikan kerajaan dan mengeluarkan undang-undang. Kaisar juga memiliki wewenang untuk mengundang atau mengubah konstitusi. Namun, ia tidak memiliki kekuasaan untuk mengadopsi atau mengubah undang-undang yang ada.
Sistem Pemerintahan Parlemen Jepang
Kaisar Jepang juga tidak memiliki kekuasaan yang langsung atas sistem pemerintahan parlemen. Kaisar hanya bertanggung jawab atas pemilihan dan pengangkatan Perdana Menteri. Dalam hal ini, Kaisar hanya bisa memilih satu dari dua partai politik yang berbeda. Partai politik yang berhasil memenangkan mayoritas di parlemen akan diberi kesempatan untuk membentuk pemerintah. Kaisar juga bertanggung jawab atas mengadopsi undang-undang baru yang diajukan oleh Parlemen Jepang. Namun, Kaisar tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah undang-undang yang sudah ada.
Kekuasaan Pemerintah
Kekuasaan pemerintah terbatas oleh konstitusi Meiji. Konstitusi Meiji membatasi kekuasaan pemerintah dalam berbagai hal, termasuk hak asasi warga negara. Konstitusi Meiji juga menjamin kebebasan berbicara, berpikir, dan beragama. Ini berarti bahwa pemerintah Jepang tidak boleh melakukan intervensi dalam kehidupan pribadi warga negara. Selain itu, Konstitusi Meiji juga melindungi hak asasi warga negara dari penangkapan tanpa alasan yang sah. Ini berarti bahwa warga negara Jepang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Bagaimana Sistem Pemerintahan Jepang Berfungsi?
Sistem pemerintahan Jepang berfungsi dengan cukup baik hingga tahun 2023. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konstitusi Meiji, sistem pemilu multipartai, dan keluarga Imperial. Konstitusi Meiji membatasi kekuasaan pemerintah Jepang dan melindungi hak asasi warga negara. Sistem pemilu multipartai memungkinkan partai politik untuk berlomba untuk memenangkan mayoritas di parlemen. Keluarga Imperial juga memainkan peran penting dalam pemilihan Perdana Menteri dan penggalangan dukungan untuk partai politik.